Usulan Pengamat supaya Hukum Label Produk Kental Manis Tidak Tumpang Tindih

Usulan Pengamat supaya Hukum Label Produk Kental Manis Tidak Tumpang Tindih

Usulan Pengamat supaya Hukum Label Produk Kental Manis Tidak Tumpang Tindih – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diukur tak perlu lagi mengontrol label dan iklan susu kental manis untuk menghindari tumpang tindih undang-undang. Karena, produk hal yang demikian sekarang telah diawasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ahli undang-undang bisnis, Ricardo Simanjuntak mengatakan, pro kontra produk minuman kental manis wajib disikapi pemerintah dengan lebih arif.

Pemerintah perlu memberikan kepastian undang-undang untuk melindungi kepentingan konsumen dan produsen supaya tak ada yang dirugikan. Ia menuturkan, undang-undang pada dasarnya diciptakan untuk mengontrol atau memberikan kepastian terhadap seluruh pihak.

Khusus pembatasan susu kental manis, pemerintah boleh saja memberikan kepastian undang-undang terhadap konsumen berkaitan materi produk dan imbasnya kepada kesehatan.

Melainkan, pemerintah juga wajib memberikan kepastian bisnis pada pelaku usaha, sehingga ada perlakuan yang adil bagi seluruh pihak,ujar ia dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Ricardo mengatakan, pelaku usaha tak akan produksi barang membahayakan atau melanggar ketetapan sepanjang undang-undang diciptakan terang dan tak berubah-ubah. Tata yang terang akan memberikan kepastian undang-undang dalam berbisnis.

Jangan hingga hal yang boleh dijalankan pelaku usaha tahun ini, melainkan tahun depan tak dapat lagi. Hukum diciptakan bukan mempersulit melainkan memudahkan. Memudahkan bukan berarti semuanya boleh dijalankan, melainkan ada fair treatment pada seluruh pihak bagus konsumen ataupun produsen,kata ia.‎

Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Buah Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty mengungkapkan dalam persoalan ini, Kemenkes cukup memberikan rekomendasi terhadap BPOM bila berharap mengawasi atau mempunyai usulan perihal susu kental manis.

Hukum soal label dan iklan susu kental manis telah dijalankan BPOM. Aku sepakat, lebih bagus satu pintu saja. Artinya, Kementerian Kesehatan tak perlu ikut serta mengawasinya,kata ia.

Hukum mengenai label mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 perihal Pangan. Berdasarkan Sitti, rencananya Undang-Undang Pangan akan direvisi untuk mempertegas batasan kewenangan Kemenkes dan BPOM supaya tidak tumpang tindih.

Nantinya, kewenangan yang telah dikerjakan BPOM tak perlu lagi dikerjakan Kemenkes, demikian pula sebaliknya. Setidaknya terdapat 12 skor yang akan direvisi di antaranya pengawasan pangan, ketersediaan pangan, termasuk pengaturan label dan iklan produk pangan. Melainkan, revisi hal yang demikian tak berkaitan susu kental manis, tetapi semua produk pangan.‎

BPOM sudah berencana merevisi undang-undang berkaitan labelisasi dan iklan produk pangan yang di dalamnya mengontrol susu kental manis.

BPOM juga sudah menerbitkan surat edaran mengenai label dan iklan susu kental manis pada Mei 2018. Selama ini susu kental manis termasuk susu layak Tata Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2016 perihal Golongan Pangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *